Sheba | MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DAN HUKUMNYA MENURUT PENDAPAT MAZHAD-MAZHAB
22770
post-template-default,single,single-post,postid-22770,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DAN HUKUMNYA MENURUT PENDAPAT MAZHAD-MAZHAB

MULTIAKAD (HYBRID CONTRACT) DAN HUKUMNYA MENURUT PENDAPAT MAZHAD-MAZHAB

Oleh: Prio Agung (CEO Sheba.id)

Dear Sahabat Muslim,

Sahabat yang dirahmati oleh Alloh ta’ala. Kini hari makin banyak bisnis yang berkembang ditengah-tengah kita. Terkadang kita melihat, menyaksikan, atau bahkan hingga sentuhan langsung dengan akad bisnis-bisnis tersebut.

Akad bisnis dibuat dengan tujuan sedemikian rupa. Ada yang bertujuan agar terjadi kejelasan dalam akad, ada pula yang terjadi karena keinginan untung yang lebih besar atau meminimalisir kerugian, menghindari terjadinya penipuan, penyalahgunaan dan sebagainya.

Untuk tujuan itu, maka dibuat berbagai macam bentuk akad. Ada yang dicampurkan, dan ada pula dan mempersyaratkan antar satu akad dengan akad lainnya. Salah satunya yang digunakan adalah sistem sewa beli _(leasing)_dalam kepemilikan kendaraan atau barang lain.

Selain bisnis konvensional, ternyata ada juga penggabungan akad (multiakad) ini juga terjadi di bisnis atau lembaga syariah, seperti perbankan syariah, pegadaian syariah, BMT, dan model pembiayaan lainnya.

Bagaimana sesungguhnya hukum syariah Islam terkait dengan multiakad ini? Guru kami, KH. Muhammad Shiddiq al-Jawi berpendapat sebagai berikut:

Multiakad atau berasal dari kata bahasa arab al-‘uqud al-murakkah, al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah, al-jamu’ bayna al-‘uqud, damju al-‘uqud.

Istilah al-‘uqud al-murakkabah digunakan oleh Nazih Hammad dalam kitab al-‘uqud al-murakkabah fi al-Fiqh al-Islami, hal.7

Multiakad didefiniskan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya.

Semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. (Lihat Nazih Hammad, hal.7)

Contoh: multikakad pada lembaga keuangan syariah cukup banyak dan bervariasi. Diantaranya di bank syariah ada yang namanya akad Al-Murabahah lil Amir bi asy-Syira’ (Murabahah KPP – Kepada Pemesan Pembelian)/ Deferred Payment Sale.

Akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu pembeli, lembaga keuangan, penjual. Prosesnya:
1. Pembeli (nasabah) memohon kepada lembaga untuk membeli barang, misalkan sepeda motor.
2. Lembaga keuangan kemudian membeli barang dari penjual (dealer motor) secara kontan.
3. Lembaga keuangan selanjutnya menjual lagi barang itu kepada pembeli dengan harga lebih tinggi, baik secara kontan, angsuran, atau bertempo. (Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, hal.107)

Pada murabahah KPP ini terdapat dua akad yang digabungkan.

Pertama, akad jual beli antara lembaga keuangan dan penjual (dealer motor). Kedua, akad jual beli antara lembaga keuangan dan pembeli (nasabah). Kedua akad ini digabung menjadi satu akad dalam sebuah multiakad yang diberi nama Murabahah KPP (disingkat Murabahah saja).

Perlu dicatat, bahwa murabahah ini tidak sama persis dengan murabahah yang asli, yaitu jual beli pada harga modal (pokok) dengan tambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jadi, murabahah asli hanya ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Sedangkan murabahah di bank syariah ada tiga pihak, yaitu penjual, pembeli dan lembaga keuangan syariah itu sendiri. (Shalah ash-Shawi, hlm 77)

Hukum Multiakad

Terdapat khilafiah dikalangan ulama boleh tidaknya multiakad.

Pertama, pendapat yang membolehkan. Ini pendapat Imam Asyhab dari mazhad Maliki. Juga pendapat Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hanbali, dan pendapat Imam at-Tasuli.

Dalilnya antara lain dari kaidah fikih yang berbunyi, “Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Berdasarkan dalil ini, multiakad boleh karena tidak ada dalil yang melarangnya.

Kedua, pendapat yang mengharamkannya. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama dari mazhab Hanafi, dan mazhab Syafii. Pendapat ini juga merupakan satu versi pendapat (riwayat) ulama mazhab Maliki.

Dalilnya,

“Nabi saw. telah melarang aku dari empat macam jual beli, yaitu: 1) menggabungkan salaf (jual beli salam/pesan) dan jual beli, 2) dua syarat dalam satu jual beli, 3) menjual apa yang tidak ada pada dirimu, 4) mengambil laba dari apa yang tak kamu jamin (kerugiannya). (HR. ath-Thabrani)

Dalil lainnya,

”Nabi saw. telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Tirmidzi, Shahih)

Hadits lainnya,
”Tidak halal menggabungkan salaf (jual beli salam/ pesan) dan jual beli; tak halal pula adanya dua syarat dalam satu jual beli.” (HR Abu Dawud, hasan shahih)

Ibnu Mas’ud juga menuturkan,
“Nabi saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).” (HR. Ahmad, shahih)

Hadits-hadits di atas telah menunjukkan adanya larangan penggabungan (ijtima’) lebih dari satu akad ke dalam satu akad. (Lihat Ismail Syandi, al-Musyarakah al-Mutanaqishah, hlm. 19).

Sekian. Wallahu a’lam.

Nantikan tulisan lanjutannya. In syaa Allah. Bagi sahabat yang ingin join di WAG Kajian Bisnis Syariah klik gabung.

Semoga menjadi tabungan amal shalih saya dan sahabat sebagai wasilahnya. Dan mohon do’anya, semoga saya bisa berbagi dengan istiqamah. Semoga BERKAH.

No Comments

Post a Comment