Sheba | SYIRKAH MUDHARABAH BAGIAN 2
22786
post-template-default,single,single-post,postid-22786,single-format-standard,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.7,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

SYIRKAH MUDHARABAH BAGIAN 2

SYIRKAH MUDHARABAH BAGIAN 2

Oleh: Prio Agung (CEO Sheba.id)

Dear Sahabat Muslim,

Sabtu, 02 Februari 2019

Bismillah, setelah kita memahami apa itu syirkah mudharabah, hukum, rukun dan ketentuan dari aspek akad, dan objek akad, kali ini menjelaskan bagaimana ketentuan terkait 2 hal; yakni modal (ra’s al-maal) dan laba (ar-rihb).

Untuk Sahabat yang belum membaca tulisan sebelumnya, silakan pelajari di link berikut ini: bit.ly/ArsipKajianBisnisSyariah

Ketentuan Modal (Ra’s al-Maal) dalam Syirkah Mudharabah

1. Modal haruslah berbentuk zat harta (‘aynan) dan ada pada waktu akad, tidak boleh berupa utang atau piutang yang ada dipihak lain.

2. Modal hendaknya dalam bentuk dinar (mata uang Islam – emas), dirham (mata uang Islam – perak) atau uang (yang berlaku) sehingga nilai nominalnya jelas. Ketentuan ini merupakan kesepakatan (jumhur) ulama.

3. Jika berupa barang, komoditi, jasa atau manfaat seperti manfaat ruko misalnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. Jika berupa barang, komoditi, atau manfaat, maka harus disepakati nilainya atau dinominalkan pada saat akad.

4. Jumlah modal harus jelas pada saat akad syirkah. Hal ini penting untuk mengetahui besarnya laba nantinya.

5. Mudharabah tidak sah kecuali jika modal seluruhnya diserahkan atau berada dalam kekuasaan pengelola (mudharib) pada saat akad syirkah. Tidak boleh ada sebagian modal yang diutang atau diserahkan kemudian. Akad mudharabah mengharuskan hal itu. Aktivitas finansial yang diakadkan itu dilakukan terhadap modal dan hal itu berlaku sejak akad dilangsungkan sehingga modal akad yang diakadkan seluruhnya harus diserahkan kepada mudharib.

Ketentuan Laba (Ar-Ribh) dalam Syirkah Mudharabah

1. Besarnya bagi hasil laba hasil keuntungan (nisbah) yang menjadi bagian masing-masing syarik, baik pengelola maupun pemodal, harus disepakati.

2. Besarnya nisbah itu bisa disepakati dengan memperhatikan porsi andil masing-masing baik tenaga maupun modal, bisa juga tanpa memperhatikan hal itu.

3. Besarnya laba tidak boleh ditentukan nilai nominalnya, tetapi hanya berupa prosentase atas laba. Jika ditentukan nominalnya, menurut Ibn Qudamah dalam Syarh al-Kabir, membuat akad mudharabah itu bathil.

4. Kerugian finansial hanya menjadi tanggungan modal. Ali bin Abi Thalib berkata, “Kerugian itu berdasarkan harta (modal), sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra.” (HR Abrurrazzaq dan Ibn Abi Syaibah)

5. Syirkah itu mencakup wakalah dan wakil tidak menjamin kerugian hanya ditanggung pihak yang mewakilkan. Ketentuan ini kemudian berkembang agar terjadi adik, maka jika kerugian itu akibat force mayor seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, dan semacamnya, kerugian ditanggung pemodal dan pengelola merugi tenaga, pikiran dan waktu. Jika kerugian karena kelalaian, miss management dari pengelola, maka kerugian atas pengelola.

6. Pembagian nisbah dilakukan setelah dihitung rugi labanya, dan modal disisihkan (dikembalikan ke pemodal). Untuk itu harus ditentukan periode syirkah, bisa per transaksi, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan; sesuai fakta bisnis dan memperhatikan kemaslahatan pengelola sebab ia bisa jadi bergantung pada pembagian laba itu sebagai penghasilannya.

Konsekuensi Akad Mudharabah

Jika akad mudharabah sempurna, maka konsekuensinya hak mengelola syirkah itu hanya dimiliki oleh mudharib.

Ia berhak menjalankan syirkah itu sesuai pandangan dan pendapatnya. Pemodal tidak memiliki hak atas pengelolaan syirkah itu.

Sebab, akad mudharabah itu terjadi atas badan pengelola dan harta pemodal, bukan atas badan pemodal. Jadi, pemodal seperti ‘orang asing’ dari syirkah itu sehingga tidak berhak atas pengelolaan syirkah tersebut.

Namun, pemodal boleh menetapkan syarat atas pengelolaan syirkah pada saat akad. Dalilnya dari Ath-Thabrani dalam Al-Kabir:

“Abbas bin Abdul Muthalib ra., jika menyerahkan harta untuk mengadakan perseroan dengan sistem mudharabah, biasanya mengajukan syarat agar pengelola tidak membawa harta tersebut melewati laut, tidak menyusuri lembah, atau tidak diperkenankan membeli barang yang berupa benda cair, apabila mau memenuhi syarat tersebut, maka transaksi tersebut diadakan. Berita tersebut kemudian sampai kepada Rasulullah saw. dan beliau membolehkannya.” (HR Ath-Thabrani)

Mudharib wajib terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh shahibul dan tidak boleh menyalahinya, sebab ia mengelola syirkah itu sesuai izin sehingga terikat dengan izin yang diberikan. Jika ia melanggar, maka kerugian atas harta menjadi tanggung jawab pengelola.

Mudharib tidak boleh bekerja kepada syirkah yang ia kelola. Sebab, akad mudharib itu terjadi atas badannya dan aktivitas pengelola syirkah itu menjadi konsekuensi dari akad tersebut.

Namun, jika pekerjaan itu di luar cakupan aktivitas dan tercantum dalam akad pengelolaan syirkah dan tidak mengganggu pengelolaan syirkah, maka orang yang menjadi mudharib itu boleh mengerjakannya dan mendapat upah. Misalnya, mengecat toko, sementara bisnis syirkah-nya adalah perdagangan.

Adapun pemodal, ia boleh bekerja kepada syirkah yang ia modali itu. Sebab, badan pemodal itu tidak menjadi objek akad syirkah dan ia seperti ‘orang asing’ dari syirkah itu.

Syirkah termasuk ‘aqd(un) jaiz(un) sehingga masing-masing boleh membatalkan akad syirkah mudharabah kapan saja. Jika salah seorang syarik meninggal, maka akad itu batal / berakhir.

Namun, harus diingat, akad syirkah termasuk ‘aqd(un) mustamir(un), secara otomatis diperbaharui seiring waktu. Jika satu periode syirkahnya berakhir, atau ada yang menarik diri, maka secara otomatis akad syirkah itu diperbarui untuk semua syarik yang tidak menarik diri.

Sekian. Wallahu a’lam bi ash-shawab.

Yuk berbagi. Semoga menjadi tabungan amal shalih kita disisi Alloh ta’ala. Untuk JOIN klik GABUNG 

No Comments

Post a Comment